Dorong Pemerintah Lakukan Rehabilitasi Paskabencana

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 tidak hanya berdampak pada sekitar kawasan hutan dan lahan yang terbakar, melainkan memiliki jangkauan lebih luas dan massif. Agar bencana ekologis itu tidak terulang, maka rehabilitasi pasca bencana dan rencana pencegahan kebakaran perlu dilakukan.
ARIEF NUGROHO, Terentang-Kubu Raya
Desa Teluk Empening, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya merupakan satu diantara beberapa daerah yang menjadi korban akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 silam. Setidaknya 200 hektar hutan dan lahan di desa itu hangus menjadi arang.
Lahan masyarakat yang sebagian besar ditanami karet dan tanaman holtikultura pun tak luput menjadi korban peristiwa itu. Akibatnya, perekonomian masyarakat sempat anjlok meskipun belum diketahui secara pasti berapa kerugian materiil yang dialami mereka.
Kepala Desa Teluk Empening Muhammad Firdaus mengatakan, kebakaran hutan dan lahan yang menimpa desanya berada di dusun, Dusun Kelola Jaya dan Dusun Sampamg dengan luas area kebakaran mencapai 200 hektar yang terdiri dari 150 hektar lahan milik petani dan 50 hektar hutan yang rencananya akan diusulkan menjadi hutan konservasi. “Kami sudah melayangkan surat permohonan bantuan kepada pemeritah daerah, untuk membantu penyediaan bibit karet yang sudah terbakar sekaligus sebagai upaya rehabilitasi. Tapi hingga kini belum ada realisasi. Padahal kami juga sertakan jumlah warga pemilik lahan yang terbakar. Totalnya ada 90 warga,” kata Muhammad Firdaus.
Selain itu, lanjut Firdaus, Desa Teluk Empening merupakan daerah yang rawan kebakaran,  menginggat kawasan desa tersebut sebagian besar merupakan kawasan gambut. “Kami juga sudah minta peralatan seperti mesin pompa air, dan infrastuktur seperti pembuatan parit. Karena jika pembuatan parit dilakukan secara manual, terus terang kami tidak mampu,” katanya.
Koordinator Program JARI Indonesia Borneo Barat Faisal Riza mengatakan, luas kebakaran hutan di Kalimantan Barat mencapai 167.691 hektar. Kemampuan pemadaman hanya seluas 761,4 hektar (0,45% dari total luas yang terbakar), meskipun akhirnya dapat terpadamkan seluas 166.929,6 hektar (99%) dengan melibatkan banyak pihak.
Meskipun luas kebakaran dapat dilokalisir, namun akibat dari kebakaran tidak hanya dapat dituntaskan melalui pemadaman. Luasnya lahan gambut dan komposisi tanah di Kalimantan Barat mempengaruhi pada meluasnya dampak yang diakibatkan kebakaran hutan. Agar bencana ekologis itu tidak terulang, maka rehabilitasi pasca bencana dan rencana pencegahan kebakaran perlu dilakukan.
Rehabilitasi pascabencana berperan untuk mengembalikan fungsi semula kawasan yang rusak akibat kebakaran hutan. Sedangkan perencanaan strategis bertujuan untuk membangun meminimalisir potensi kebakaran dan dampak yang diakibatkan oleh kebakaran.
Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB No. 11 Tahun 2008, Pemerintah Daerah merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan pasca bencana melalui koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Menurut Faisal Riza, Hutan Kalimantan Barat merupakan lahan kritis. Namun anggaran yang dikeluarkan untuk mengelola lahan kritis tersebut, pemerintah terlalu abai.
Berdasarkan Statistik Kehutanan Kalbar tahun 2014, luas lahan kritis yang teridentifikasi ada seluas 1.271.985 hektare. Terbagi menjadi  667.383 hektare di dalam dan 604.602 hektare di luar kawasan hutan.
Jika mengacu UU No.23 tahun 2014, penanganan lahan kritis di luar kawasan hutan menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Untuk melihat belanja penanganan rehabilitasi hutan dan lahan yang telah dilakukan pemerintah, bisa dengan cara membagi jumlah alokasi belanja untuk penanganan lahan kritis dengan luas lahan kritis di luar kawasan hutan.
Diasumsikan laju pertumbuhan lahan kritis adalah nol persen, artinya tidak mengalami perubahan pada tahun-tahun berikutnya. Diketahui rata-rata alokasi belanja untuk penanganan lahan kritis per tahun yang dikeluarkan Dinas Kehutanan dan BLH Kalbar adalah Rp1.332.352.357 atau Rp1,3 miliar. Jika dibagi luas lahan kritis di luar kawasan hutan yang 604.602 hektare maka hasilnya 2.204. “Artinya hanya Rp2.204 saja untuk menanggulangi satu hektare lahan per tahun,” ujarnya.
Dari hasil tersebut, jika diasumsikan bahwa penanganan lahan kritis membutuhkan waktu empat tahun, dengan target tahun 2020, maka biaya penanganan untuk empat tahun ke depan hanya sebesar Rp8.815 per hektare. “Jika dibanding dengan anggaran perjalanan dinas para pejabat tentu sangat jauh,” ucap Faisal.
Jika dalam satu tahun, kontribusi penanganan lahan kritis hanya seluas 3,75 hektare, maka upaya penyelesaian yang dilakukan hanya sebesar 0,00062 persen dari total luas lahan kritis per tahun. Jika kondisi ini dibiarkan, dibutuhkan waktu ratusan ribu tahun untuk menangani lahan kritis di luar kawasan hutan.
Belum lagi jika dikaitakan dengan anggaran penanggulangan banjir dan kebakaran hutan yang merupakan dampak dari deforestasi. “Rp8 ribu untuk empat tahun per hektare, jauh sekali dibanding anggaran penanggulangan bencana yang disebabkan kerusakan hutan,” katanya lagi.
Mengacu Permenhut No.P.26/Menhut-II/2009 tentang Standar Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat, biaya terendah kegiatan penanaman, termasuk persemaian dan pembibitan, persiapan lahan dan  penanaman adalah Rp5.320.400 per hektare. Biaya tersebut tidak termasuk kegiatan pemeliharaan, perlindungan serta pengamanan hutan dan lahan.
Jika diasumsikan, rata-rata alokasi belanja penanganan lahan kritis per tahun tersebut berkontribusi langsung pada penanganan lahan kritis, maka waktu yang dibutuhkan mengatasi luas lahan kritis di luar kawasan hutan adalah 2.418 tahun. Didapat dari, lahan kritis di luar kawasan hutan yang 604.602 hektare dibagi dengan asumsi capaian per tahun yang 250 hektare.
Lalu jika diumpamakan lahan kritis di luar kawasan hutan adalah target penanganan lahan kritis, yaitu seluas 604.602 hektare yang akan ditangani dalam waktu empat tahun, maka targetnya harus seluas 151.151 hektare lahan kritis tertangani tiap tahun.
Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat T.T.A Nyarong mengatakan, terkait program rehabilitasi paskakebakaran hutan dan lahan pihaknya telah meminta data dari kepala desa, camat dan kabupaten. Namun hingga kini, kata Nyarong, belum ada data yang falid. “Kami sudah minta data itu dari pihak desa, camat maupun kabupaten. Tapi sampai sekarang belum ada datanya,” kata Nyarong saat dihubungi Pontianak Post, kemarin.
Untuk rehabilitasi paskakebakaran tidak serta merta menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, melainkan ada porsi-porsi dan kewenangan. “Mana yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten, mana yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dengan catatan kawasan ini di luar area perusahaan,” katanya.
Dalam hal ini, kewenangan pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan Badan Restorasi Gambut. Mengingat kawasan kebakaran merupakan sebagian besar lahan gambut.
Sementara terkait dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pihaknya telah membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) Desa Siaga Api di beberapa wilayah yang dianggap rawan kebakaran hutan dan lahan diantaranya, wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah. “Kami telah membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) di daerah yang  potensi kebakaran hutan dan lahannya cukup tinggi. Kita meminta aparatur desa untuk membentuk Pokmas agar desa lebih siaga dengan api yang bersumber dari kebakaran hutan dan lahan,” jelasnya.
Kabupaten Kubu Raya sendiri sebaran lokasi yang sering menjadi penyumbang asap ada di Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Telok Pakedai, Kecamatan Kubu, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Terentang dan Kecamatan Kuala Mandor B. Sedangkan untuk Kabupaten Mempawah penyebaran lokasi kebakarannya meliputi Kecamatan Siantan, Kecamatan Segedong, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kecamatan Anjongan, Kecamatan Mempawah Timur, Kecamatan Mempawah Hilir dan Kecamatan Sungai Kunyit. Kabupaten terakhir adalah Kabupaten Ketapang lokasi kebakaran lahan meliputi Kecamatan Marau, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kecamatan Hilir Utara dan Kecamatan Benua Kayong.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar BPBD Provinsi Kalbar sudah dan akan membentuk kelompok masyarakat untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Terutama daerah-daerah yang dinilai cukup rawan penyumbang asap. Beberapa daerah yang sudah terbentuk ada di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Ketapang. Di Kabupaten Kubu Raya sendiri Pokmas yang sudah terbentuk ada di Desa Teluk Bayur, Desa Teluk Empening dan Desa Teluk Bakung.
Sedangkan untuk di Kabupaten Ketapang Pokmas yang sudah terbentuk ada di Desa  Sungai Pelang, Desa Ansang, Desa Darit, Desa Pesaguan kanan, Desa Sungai Besar, Desa Bakau, dan Desa Pematang Gadung. Sedangkan untuk di Kabupaten Mempawah hanya ada satu desa yaitu di Desa Segigih. Kelompok masyarakat peduli api dibentuk untuk menjadi mitra pemerintah dalam hal menanggulangi kebabakaran hutan dan lahan. “BPBD Kalbar akan terus membentuk Pokmas di setiap desa agar masyarakat paham dalam pencegahan dini kebakaran,” pungkas Nyarong. (Selesai) 

Sumber : http://www.pontianakpost.com/dorong-pemerintah-lakukan-rehabilitasi-paskabencana
Read more ...

Harusnya zaman tak mengubah gotong royong

Gotong royong itulah nama yang seharusnya tetap dibudayakan hingga saat ini, kata gotong royong kini hampir pudar di kalangan masyarakat desa padahal itu merupakan warisan yang sangat baik buat kita semua dengannya sesuatu menjadi ringan, misalnya membangun sesuatu di desa bila dikerjakan secara gotong royong maka akan mengurangi biaya. Banyak hal yang menyebabkan gotong royong itu hilang atau memudar diantaranya kecemburuan sosial antar masyarakat, kesibukan juga mempengaruhi hal tersebut. Namun jika kesadaran berapa pentingnya hal itu harus tetap terbangun maka maka nyatalah keberadaan suatu desa. Karna desa terbangun dari kegotong royongan terdahulu lalu mengapa sekarang harus hilang.

Gotong royong tidak hanya berwujud dalam tenaga tapi juga dengan berfikir berharap zaman tidak mengubah hal itu sehingga gotong royong harus lenyap dalam suatu desa.

Read more ...

Wajibkan sekolah demi masa depan desa

empeningnews. Salah satu target Pemerintah Desa Teluk Empening di Tahun 2016 ini adalah tidak ada lagi anak usia SD dan SMP yang tidak bersekolah maupun yang putus sekolah. Oleh karena itu di buatlah pemetaan dan sumber permasalahan oleh kader desa yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah Desa Teluk Empening di momentum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang dilaksanakan pada tanggal 20 januari 2016 yang lalu. Berkaitan dengan target tersebut dibuat lah suatu rumusan yang salah satunya mengadakan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan bersinergi dengan PNPM Generasi sehat dan cerdas yang direncanakan minimal setahun sekali.

Pada tanggal 10 Februari 2016 agenda tersebut pun dilaksanakan dimana dalam kegiatan tersebut melibatkan seluruh warga desa khususnya orang tua yang mempunyai  anak usia SD dan SMP untuk menghadiri agenda tersebut.  

Dalam kesempatan itu pemerintah Desa Teluk Empening berharap dengan diadakanya kegiatan tersebut dapat membuka pola pikir masyarakat bahwa mengenyam pendidikan itu sangat penting demi masa depan anak anak penerus generasi yang akan datang kearah yang lebih baik lagi, pemerintah desa juga berharap tidak ada lagi anak yang putus sekolah hanya dikarenakan jarak tempuh yang jauh, saat ini pemerintah desa melalui PNPM generasi mencoba memfasilitasi kebutuhan kebutuhan pendukung lainya untuk perlengkapan sekolah seperti sepeda yang dibagikan kepada anak sekolah yang jarak tempuh dari rumah dan sekolah cukup jauh, tas sekolah, sepatu, buku tulis dan seragam sekolah   dengan target dan sasaran warga dari kalangan yang kurang mampu, hal tersebut diupayakan agar menambah minat anak yang putus sekolah dan anak yang terancam putus sekolah agar kembali dan tetap bersekolah. dan tentunya sedikit meringankan beban bagi orang tua siswa yang kurang mampu.

   

Read more ...

Rumah Pintar Harapan kami

"Rumah pintar" tak sekedar rumah biasa seperti rumah pada umumnya. Rumah ini di namakan rumah pintar entah dari mana asal nama rumah itu kami pun tak tahu, namun di luar dari pembahasan pemberian nama rumah pintar tersebut ada banyak harapan dan asa dengan dibangunya rumah ini, seperti di awal pembahasan bahwa rumah ini bukan rumah sembarang rumah, rumah pintar yang dibangun di akhir tahun 2015 Oleh Pemda Kabupaten Kubu Raya melalui dinas terkait rumah ini berlokasi di Dusun Kelola Jaya sangat  memberikan banyak manfaat bagi kami warga Desa Teluk Empening, Bangunan berukuran 8x8 M ini berdiri cukup megah tepat berdampingan dengan Balai Keserasian Sosial, dilengkapi dengan fasilitas jaringan internet dan sarana pendukung lainya seperti meja dan komputer itulah sekilas gambaran dari rumah tersebut.    

Rumah pintar ini dibangun bertujuan untuk memfasilitasi warga desa yang ingin mengakses informasi dan lain sebagainya  melaui jaringan internet. Rumah pintar ini menjawab kebutuhan itu, saat ini rumah pintar dimanfaatkan semua kalangan dari mulai anak sekolah yang ingin menggali informasi pendidikan, petani, pekebun  maupun pemerintah desa itu sendiri baik untuk kepentingan pekerjaan dan lain sebagainya. tidak hanya itu rumah pintar ini terkadang kami manfaatkan juga sebagai rumah singgah bagi konsultan, penyuluh lapangan, maupun SKPD  yang  bermalam di Desa Teluk Empening

Harapan kami semoga dengan adanya rumah pintar di desa kami dapat menjadi wadah untuk menggali informasi, wadah edukasi dan lain sebagainya demi kemajuan di segala bidang teruntuk warga Desa Teluk Empening khususnya. kelengkapan pendukung sarana prasarana di Rumah Pintar ini tentunya sangat diharapkan sehingga apa yang dicita citakan dapat tercapai.
Read more ...

Petani Sekarang Harus Berbadan Hukum


Empeningnews, saat ini tidak hanya oraganisasi populer bahkan organisasi para petani saja harus berbadan hukum sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014, yakni pemberian dana hibah dari pemerintah hanya kepada organisasi yang berbadan hukum, jadi kalau belum punya badan hukum harus segera mengurus kalau tidak! tidak akan mendapat bantuan.

Mengingat saat ini banyak sekali organisasi petani ini belum memiliki badan hukum yaitu Gapoktan Maupun Poktannya dikhawatirkan akan tidak mendapatkan bantuan, Mengapa poktan harus berbadan hukum ?
Kelompoktani berbadan hukum supaya mendapat perlindungan hukum, pembinaan dan fasilitas dari pemerintah bagi anggota maupun pengurusnya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pasal 69 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Dalam Pasal 1 dinyatakan pengertian kelembagaan ekonomi petani (KEP) sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyatakan setiap lembaga, kelompok, atau organisasi yang menerima dana hibah dari pemerintah harus berbadan hukum.

Kelembagaan petani yang berbadan hukum diantaranya koperasi dan perseroan terbatas (PT), sedangkan yang tidak berbadan hukum adalah firma (Fa), Persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap atau CV), Usaha Dagang (UD).


Read more ...

Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Terbaru, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
  1. Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  2. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  3. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  4. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
  5. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

  • Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
  •  
  • Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan  dalam Peraturan Daerah.
  •  
  • Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:

  • Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;

  • Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;


Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;

Surat Keterangan berbadan sehat dari  Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

untuk melihat lebih lengkap tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa silahkan lihat dan Download disini
Read more ...